Adikarya ParlemenJawa BaratPolitik

Belum Tuntasnya Operasional TPPAS Di Jabar, Haru: Akhir Tahun Ini Harus nya Sudah Bisa Mulai Beroperasi

Pengelolaan sampah di Jabar tak kunjung menemukan ramuan yang dinilai efektif untuk segera menuntaskan persoalan sampah. Atas dasar itu, Fraksi PKS DPRD Jabar meminta pihak terkait dapat segera merealisasikan Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS).

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menuturkan, hingga kini skema mengenai pengoperasian sampah di dua TPPAS belum tuntas. Sebab, masih terdapat pembahasan apakah harus ada investor dengan skema KPBU, bantuan APBN atau digarap langsung oleh Pemprov Jabar melalui BUMD atau BLUD baru.

Dalam RPJMD, DPRD Jabar memasukan tiga TPA, yang menjadi solusi dalam menangani sampah. Bandung ada Legok Nangka, Bogor ada Luhut Nambo, dan Cirebon Raya baru tahap persiapan pembangunan bagi TPPAS yang baru, tuturnya, Senin (22/3)

Kendati begitu, Fraksi PKS DPRD Jabar meminta akhir tahun 2021 setidaknya ada 2 TPPAS dapat beroperasi. Di samping itu, mengenai tiping fee masih terdapat kendala dan belum dapat diputuskan.

Akhir tahun ini minimal sudah bisa beroperasi dulu, agar mengurangi beban pembuangan sampah saat ini, ujarnya.

Menurutnya, mengenai tiping fee masih tarik menarik misalkan, antara Pemkot Bandung dengan Pemprov Jabar, Pemkot meminta agar dana tiping fee bisa disesuaikan usulan pemprov yakni 70 persen Pemkot dan 30 persen Pemprov. Namun, hal tersebut cukup memberatkan Pemkot Bandung, jika dengan skema 70 persen, Pemkot Bandung setidaknya harus menganggarkan Rp300 Milliar per tahun.

Perihal tiping fee ini harus duduk bersama dan dicarikan win win solution. Kalau memang pemprov tidak sanggup lebih dari 30 persen, Pemprov dapat mengupayakan usulan bantuan pemerintah pusat, dengan skema 30 Pemkot, 30 Pemprov dan 40 Pemerintah pusat,tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, terdapat 5 aspek penting yang harus diselesaikan perihal sampah. Pertama, regulasi yang harus ditinjau agar setiap regulasi sinergi antara kewenangan yang mengatur Pemerintah Pemprov dan Pemda kota/kabupaten sehingga masalah sampah selesai dengan kewenangan masing-masing.

Kedua, institusi kelembagaan, perlu diatur lembaga apa yang secara teknis akan mengelola sampah. Itu yang harus disiapkan oleh Pemprov, jelasnya.

Kemudian, ketiga yakni mengenai anggaran yang harus disiapkan dan memadai dalam pengelolaan sampah dengan skema yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, dan Pemda serta Pemkot. Lalu, keempat yakni teknis operasional dan teknologi yang akan digunakan.

Untuk Bandung Raya akan seperti apa tata cara pengangkutan dan sebagainya, ucapnya.

Selanjutnya, tegas Haru, dibutuhkan partisipasi publik terhadap persoalan sampah yang kerap menjadi pemicu terjadinya banjir. Ia menilai masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta harus berkolaborasi dengan baik agar masalah sampah menjadi tanggung jawab bersama.

Pemprov, Pemda, dan Pemkot harus menyiapkan edukasi sejak PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi serta masyarakat. Sehingga, semua pemangku kepentingan mau dan bertanggung jawab mengimplentasikan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) dan tidak membuang sampah secara sembarangan, tukasnya.

Source: Fraksi PKS DPRD Provinsi Jabar

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: