Bandung TerkiniJawa BaratNasional

Maulana Fahmi, Politisi PKS Kabupaten Bandung Memberi Apresiasi Kepada Gerakan Buruh dan Serikat Pekerja

 

Partai Keadilan Sejahtera bersama buruh serta serikat pekerja seluruh Indonesia tetap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Hal tersebut dikatakan Politisi PKS yang juga Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi, menurutnya, pihaknya sangat mengapresiasi gerakan buruh serikat Pekerja di Seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung.

Manurutnya, sampai dengan saat ini kami mengapresiasi gerakan Buruh dan Serikat Pekerja di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung menyuarakan hak-hak berserikat hak-hak berpolitik bagi masyarakat dalam rangka penolakan RUU Cipta Kerja sebagaimana kita ketahui tiba-tiba saja pengesahan RUU Omnibus Law di ditetapkan di tanggal 5 Oktober kemaren dan dipercepat pengesahannya. Maka ada satu pertanyaan besar etis kah atau wajarkah pengesahan yang cenderung sepertinya diduga terburu-buru itu?” jelasnya.

Semestinya kasih waktu masyarakat untuk memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas Cipta Kerja ini, jangan sampai bertentangan dengan norma konstitusi yang ada di Indonesia. Karena dampak dari pengesahan ini, adanya 1200 an pasal dari 79 undang-undang yang sangat mempengaruh perasaan masyarakat, sehingga itu harus ada serapan informasi termasuk koreksi dan masukan dari masyarakat dan semua pihak.

Fahmi mengatakan, RUU cipta kerja ini, jangan sampai bertentangan dengan norma konstitusi yang ada di Indonesia. Karena dampak dari pengesahan, adanya 1200 pasal dari 79 UU yang terpengaruh.

”Sehingga, perlu ada waktu, serapan informasi termasuk koreksi dan masukan dari semua pihak, jangan terkesan buru buru,” tuturnya.

Fahmi mengakui, memang tujuan subtansi dari pengesahan RUU tersebut adalah memudahkan investasi  dan kemudahan berusaha. Namun, banyak hal yang perlu dikritisi. Sebab, banyak pasal yang diduga bertentangan dengan semangat UUD 45.

”Banyak hak hak pekerja dan kesejahteraan buruh yang tidak berpihak. Bahkan ada yang menyangkut terkait lingkungan,” tegasnya.

Oleh karena itu, baik secara pribadi dan keluarga besar PKS secara Nasional menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus law. ”Kami bersama buruh serikat pekerja indonesia tetap menolak keras pengesahan Omnibus law,” akunya.

Fahmi menambahkan, secara tehknis pengesahan tersebut sangat terburu buru. Sebab, dimasa pandemi covid-19 masyarakat untuk memberikan masukan sangatlah dibatasi. Hingga, seharusnya jangan buru buru disahkan.

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: