Adikarya ParlemenBerita Terkini

Fraksi PKS DPRD Jabar Upayakan Dorong Operasi Dua TPPA di Jawa Barat

BANDUNG – Sampah menjadi permasalahan utama dari tahun ke tahun. Hampir setiap tahun masalah sampah selalu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Menyikapi permasalahan yang tak pernah usai tersebut, Pemprov Jabar sudah berencana untuk membangun tempat pembuangan dan pemrosesan akhir (TPPA) di dua lokasi yakni TPPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung dan TPPA Luhut Nambo di Kabupaten Bogor.

Namun permasalahannya, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait realisasi kedua TPPA tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu meminta ada kejelasan dalam perealisasian TPPA.

“Kami mendorong teman-teman di Fraksi PKS Komisi IV agar segera mendorong Pemprov untuk menuntaskan masalah sampah ini secara bersama-sama. Sehingga Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan pengoperasian dua TPPA tersebut,” ujar Haru, Senin (08/03/21).

TPPA diharapkan menjadi pilihan yang tepat untuk pengolahan sampah di Jawa Barat. Haru mengatakan banjir terus terjadi karena ada persoalan mengenai manajemen sampah yang belum beres, sehingga tak heran jika banjir terus terjadi.

Fraksi PKS DPRD Jabar akan terus berkomitmen untuk proaktif mendorong anggota komisi IV untuk mendorong adanya koordinasi antara gubernur, DPRD Jabar, Wali Kota/Bupati dan DPRD Kota/Kabupaten, dalam menyelesaikan permasalahan sampah.

Haru menuturkan jika program TPPA masuk ke dalam perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018 sampai dengan 2023. Di dalam RPJMD, DPRD Jabar memasukan tiga nama TPPA.

“RPJMD perubahan 2018 sampai dengan 2023 secara teknis akan menjadi acuan APBD 2022 sampai dengan 2023, yang mana program penuntasan masalah sampah ini masuk. Masih ada pembahasan apakah harus ada investor dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), bantuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau digarap langsung oleh Pemprov Jabar melalui BUMD atau BLUD baru,” tegasnya.

Tiga nama TPPA tersebut yakni, TPPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung, TPAA Luhut Nambo di Kabupaten Bogot dan Cirebon Raya yang baru tahap persiapan pembangunan. Namun untuk meminimalisir, Fraksi PKS berharap ada dua TPPA yang bisa beroperasi di akhir 2021.

“Akhir tahun ini minimal sudah bisa beroperasi dulu, agar mengurangi beban pembuangan sampah saat ini,” harapnya.

Untuk skema soal tiping fee, Haru mengakui jika masih menjadi kendala yang belum bisa diputuskan bersama. Masih ada tarik menarik fee missal antara Pemkot Bandung dengan Pemprov Jabar.

“Usulan Pemprov yakni 70 persen Pemkot dan 30 persen Pemprov, tampaknya cup memberatkan Pemkot Bandung jika dengan skema tersebut. Pemkot Bandung setidaknya harus menganggarkan Rp. 300 miliar per tahun,” tuturnya.

Haru meningingkan mengenai tiping fee harus ada kesepakatan yang sama rata. Ia tak ingin ada keberatan mengenai tiping fee. Haru menyarankan untuk membagi tiping fee antara Pemkot, Pemprov dan Pemerintah pusat, dengan skema 30:30:40.

Selain itu, Haru menuturkan lima aspek penting yang harus diselesaikan, yang pertama masalah regulasi yang harus lebih ditinjau agar ada sinergi antara kewenangan yang mengatur.

“Pemerintah pusat, Pemprov dan Pemda harus memiliki kewenangan agar masalah sampah selesai dengan kewenangan masing-masing,” ucapnya.

Kedua, perlu diatur oleh lembaga secara teknis akan pengelolaan sampah sehingga akan lebih tertata. Ketiga, anggaran harus disiapkan dalam pengelolaan sampah. Keempat, harus ada teknikk operasional dan teknologi yang digunakan.

“Untuk Bandung Raya misalnya, akan seperti apa tata cara pengangkutan dan sebagainya,” ujarnya.

Kelima, harus adanya partisipasi publik, elemen masyarakat, pemerintah, swasta harus berkolaborasi agar masalah sampah bisa menjadi tanggungjawab bersama.

“Semua harus bertanggungjawab dan mengimplementasikan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan tidak membuang sampah secara sembarangan,” ucapnya.

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: