Adikarya ParlemenBerita Terkini

Haru Suandharu: Demokrasi di Negara Ini Masih Coba-Coba

BANDUNG – Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu telah dipastikan akan keluar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. UU Pemilu rencananya akan digantikan oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Jika revisi UU Pemilu sudah terlaksana, maka tidak akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022 dan 2023. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat yang sekaligus menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Haru Suandharu, S. Si., M. Si., mengatakan jika hal tersebut jika terlaksana akan ada kekurangan dan kelebihan.

“Ya berarti tidak akan dibahas di tahun 2021. Menurut saya itu pilihan, pasti ada kekurangan dan kelebihan,” ujar Haru, dilansir RMOLJabar, Rabu (17/03/21).

Fraksi PKS lebih menginginkan Pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Karena jika tidak seperti itu, semua pemilihan umum akan menumpuk atau serempak ditahun 2024, berselang dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Ditambah pasti akan ada penambahan Pelaksana Tugas (Plt) yang terkadang dinilai tidak efektif.

“Dengan Plt tentu pembangunan tidak akan efektif dan efisien. Apalagi jumlahnya banyak dengan durasi satu hingga dua tahun,” lanjutnya.

Haru berpendapat jika suatu pemerintahan diketuai oleh Plt, maka kinerja dan roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena adanya kekurangan yang dimiliki Plt sebagai pemegang kekuasaan sementara. Lalu Haru masih sangat yakin jika Pemerintah Pusat masih belum bisa mematangkan proses demokrasi di Indonesia, ditandai dengan keluarnya revisi UU Pemilu.

“Masih coba-coba mencari bentuk yam akin menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Kita masih sibuk diskusi saja antarelite,” tuturnya.

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: