Berita TerkiniDunia Islam

Ini Alasan Mengapa Ibadah Haji ketika Pandemi Mahal Sekali

BANDUNG – Pelaksanaan ibadah haji 1442 H pada tahun ini akan terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kementeriaan Agama (Kemenag) telah menyusul rangkaian skenario dalam pelaksaan ibadah haji 1442 H dengan memikirkan aspek penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menuturkan jika pihaknya telah menyusun beberapa skenario penyelenggaran haji tahun 2021 berdasarkan asumsi jumlah kuota dan penerapan protokol kesehatan dalam perspektif internasional. Protokol kesehatan yang berlaku akan mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku secara global di seluruh negara.

Yaqut berpendapat jika asumsi protokol kesehatan akan berubah jika pemerintah Saudi memiliki ketentuan tersendiri mengenai protokol kesehatan bagi jemaah haji. Kemenag sendiri mengusulkan untuk dilakukannya mudzakarah dan bahtsul masail guna membahas ketentuan syariat dibandingkan situasi lapangan ketika haji saat masa pandemi.

“Kami kita dapat dimaklumi bersama bahwa penyelengaraan haji di masa pandemi seperti tahun ini berkonsekuensi pada biaya,” tutur Yaqut, dilansir sindonews, Senin (15/03/21).

Kenaikan biaya dirasa akan ada kenaikan karena ada beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan, sehingga diperlukan penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dilansir sindonews empat variabel yang paling berpengaruh yakni kuota, protokol kesehatan, pajak tambahan dan kurs, serta penerapan protokol kesehatan pada aspek transportasi.

“Kami berharap ada kesepahaman atau sinkronisasi antara ketentuan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan penerapannya dalam kegiatan transportasi menurut Kementerian Perhubungan, terutama menyangkut physical distancing dan persyaratan tes swab. Adanya sinkronisasi protokol akan memudahkan kami dalam mengimplementasikan skenario sekaligus menghitung biaya secara lebih tepat,” lanjutnya.

Kemenag sedang menunggu informasi tentang kepastian pelaksaan haji tahun ini yang akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah Saudi. Semakin dekat kepastian itu dengan masuknya musim haji, semakin meningkat tantangan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan.

“Meski demikian, kami sebagai leading sector dalam menjalankan amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selalu siap dengan segala kemungkinan. Kami dari sisi pemerintah, dengan dukungan semua pihak, utamanya Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Insya Allah sanggup menyelenggarakan haji pada tahun ini jika Kerajaan Arab Saudi memberikan akses, berapapun kuotanya,” tuturnya.

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: