Berita TerkiniPolitik

Jokowi Meminta Revisi dan Menghapus Pasal Karet di UU ITE

BANDUNG – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam akun Instagram pribadi miliknya @jokowi, pada Selasa (16/02/21) meminta agar DPR segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan mengampus pasal-pasal karet yang memiliki makna multitafsir.

“Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah di interpretasikan secata sepihak agar dihapuskan,” ujar Jokowi, dilansir suara.com, Selasa (16/02/21).

Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan terkait UU ITE. Ia meminta jangan ada multitafsir terkait pasal-pasal yang tertera di UU ITE.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman intrepretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan,” lanjutnya,

Alasan Jokowi ingin melakukan revisi pasal-pasal UU ITE lantaran banyak masyarakat yang membuat laporan ke polisi dengan menjadikan pasal UU ITE sebagai rujukan. UU ITE mempunyai semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia besiih sehat beretika dan produktif, bukannya menjatuhkan satu sama lain.

Indonesia merupakan negara hukum, maka semua elemen masyarakat Indonesia harus mendapatkan rasa keadilan tanpa adanya pembedaan.

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: