Bandung TerkiniOpini

Ketua DPRD Sementara Kota Bandung Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

 

Menyerap aspirasi masyarakat tentunya menjadi salah satu tugas wakil rakyat.
Merespons banyaknya penolakan masyarakat terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Ketua DPRD Sementara Kota Bandung, Yudi Cahyadi pun angkat bicara.

“Saya rasa hak rakyat untuk menolak hal tersebut (kenaikan iuran BPJS Kesehatan)” kata Yudi

Yudi meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali dan mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena hal ini tentunya akan membebani jutaan masyarakat ekonomi lemah, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan daya beli masyarakat yang semakin menurun.

Yudi pun meminta pemerintah mencari solusi sumber anggaran lain untuk menutup defisit APBN untuk alokasi BPJS Kesehatan ini.

“Jangan karena BPJS Kesehatan defisit, langsung membebankan kembali ke masyarakat dengan menaikan iuran. Pemerintah bisa mencari sumber anggaran lain, misalnya melakukan realokasi anggaran dengan menambah anggaran subsidi dan mengurangi pos belanja lainnya serta ditambah dengan upaya meningkatkan sektor pendapatan, misalnya dengan meningkatkan sektor pajak dari kelas menengah-atas yang selama ini justru sering mendapatkan insentif pajak atau dengan skema anggaran lainnya”. “Apalagi pemerintah pusat pernah berjanji akan mencari sumber anggaran lain untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan ini, tanpa harus membebani rakyat”, tambah politisi PKS ini.

Yudi cukup prihatin dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat yang dengan mudahnya melakukan skema pinjaman utang luar negeri yang besarnya ratusan bahkan ribuan triliun untuk kepentingan infrastruktur yang kemanfaatannya hanya dinikmati sebagian masyarakat kelas menengah-atas. Tapi untuk mencari anggaran sekitar Rp 39,5 triliun yang menjadi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat kecil yang berjumlah 223,3 Juta jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan, pemerintah seolah malas berfikir dan berinovasi mencari sumber anggaran lain sehingga cari cara yang simpel dan pintas dengan cara menaikan iuran yang tentunya sangat membebani masyarakat. Apalagi saat ini banyak peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan dan tidak mendapatkan haknya karena pengelolaan dan pelayanan yang masih carut marut. Saya fikir pemerintah pusat harus meningkatkan _sense of crisis_ (kepekaan) dan _sense of responsibility_ (tanggungjawab) terhadap rakyatnya, sehingga tidak keliru dalam mengambil kebijakan.

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: