Bandung TerkiniJawa Barat

Pemkab Bandung Jadi Pionir Dalam Penilaian Kinerja

sisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, Devi Anantha, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung yang telah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Melalui sambungan teleconference, Devi Anantha berharap Pemkab Bandung bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

“Kabupaten Bandung merupakan pionir di Jawa Barat dalam sosialisasi penilaian kinerja. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasinya. Melalui kegiatan ini, kami berharap Pemkab Bandung menjadi salah satu daerah dengan penilaian kinerja yang baik, sehingga bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia,” ungkapnya, Senin (23/11/2020).

Guna mendukung hal itu, pihaknya mengaku siap membantu Pemkab Bandung dalam memberikan sosialisasi serta melakukan monitoring terhadap penilaian kinerja PNS.

“Untuk merealisasikan format baru ini memang memerlukan waktu yang tidak singkat. Sebelumnya format ini diatur di dalam Perka BKN (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara) No 1 Tahun 2013. Tentunya di sini komitmen dari para PNS sangat dibutuhkan. Namun, apabila dalam perjalanannya Kabupaten Bandung menghadapi kesulitan, kami dari kementerian siap membantu,” jelas Devi.

Pada kesempatan tersebut pula, dirinya mengimbau PNS Kabupaten Bandung untuk memahami tupoksi pekerjaan dan keorganisasiannya. Dengan begitu, rencana strategi (renstra) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disusun akan tepat sasaran.

“Dengan PP nomor 30 tahun 2019, PNS harus tahu mau dibawa kemana pekerjaan serta instansinya lima tahun ke depan. Jangan sampai reformasi birokrasi ini hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai, tanpa dirasakan oleh masyarakat,” imbaunya.

Hal senada diungkapkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Tisna Umaran. Ia menuturkan, reformasi birokrasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik dari sisi pelayanan, maupun pemenuhan produk yang dibutuhkan masyarakat.

“Yang diinginkan masyarakat saat ini adalah optimalisasi, digitalisasi dan efisiensi birokrasi. Reformasi birokrasi sendiri identik dengan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sehingga, kita dituntut untuk terus berinovasi untuk memberikan pelayanan semudah mungkin bagi masyarakat,” papar Tisna.

Pj sekda juga berpendapat, perubahan paradigma (metode) PNS sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi.

“Kita di birokrasi tentu harus menerapkan paradigma melayani. Adapun salah satu cara untuk merubahnya adalah dengan mensyukuri atas apa yang kita miliki saat ini. Seperti firman Allah dalam Surat Ar-Rahman, maka nikmat Tuhan-Mu yang manakah yang kau dustakan,” ucapnya.

Selain itu, Tisna mengimbau pimpinan perangkat daerah (PD) untuk melakukan konsolidasi di internal terkait visi dan misi Pemkab Bandung.

“Tak hanya memahami pembagian kinerja kepada stafnya, kepala dinas juga harus senantiasa memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota organisasinya. Jangan sampai ada satu anggota yang tidak paham visi misi dan tupoksi yang diemban,” pungkas Tisna Umaran.

Source: Humas Kota Bandung

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: