Berita TerkiniEkonomi

Sertifikat Tanah Fisik Harus Segera Ganti ke Sertifikat Tanah Elektronik, Begini Caranya!

BANDUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil baru saja mengeluarkan aturan pergantian bukti kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah atau sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat tanah elektronik.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nomor 1 tahun 2021 yentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

Lalu bagaimana cara mendaftarkan sertifikat tanah fisik menjadi elektronik? Yuk mari simak tata caranya berikut ini:

  1. Mengajukan permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah ke Kementerian ATR/BPN (pergantian permohonan hanya bisa dilakukan bila data fisik dan yuridis di buku tanah sudah sesuai dengan data di sistem elektronik, Pasal 15 ayat 2)
  2. Validasi dilakukan pada data pemegang hak, data fisik dan data yuridis, Pasal 16 ayat 3
  3. Jika ada prubahan data dan informasi dalam sertifikat elektronik, maka akan diproses secara elektronik pula, yang nantinya akan ada penomoran baru menjadi edisi kedua pada sertifikat elektronik, Pasal 18 ayat 4

Namun ada pula pendaftaran sertifikat elektronik untuk tanah baru, caranya seperti berikut:

  1. Melampirkan gambar ukur, peta bidang tanah atau peta ruang, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur ruang dan dokumen lain yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik ke Kementerian ATR/BPN
  2. Selanjutnya akan ada nomor identifikasi tanah yang didpar dari bidang tanah yang sudah ditetapkan batasnya baik secara sistematik maupun sporadik
  3. Nomor identifikasi terdiri dari dua digit pertama berupa kode provinsi, dua digit berikutnya kode kabupaten/kota, sembilan digit berikutnya nomor bidang tanah, dan satu digit terakhir berupa kode bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, satuan rumah susun atau hak di atas hak bidang permukaan, atau hak di atas ruang atas tanah dan hak di atas ruang bawah tanah, Pasal 9 ayat 3
  4. Pendaftar harus memulai tahap pembuktian hak berdasarkan alat bukti tertulis
  5. Dokumen akan diteliti hingga akhirnya akan tetapkan menjadi kepemilikan pendaftar. Bila sudah disetujui, maka tanah yang sudah ditetapkan haknya harus perlu didaftarkan ke sistem elektronik untuk diterbitkan sertifikat elektroniknya.
  6. Pendaftar harus melalui tahap pembuktian hak berdasarkan alat bukti tertulis yang bisa berupa dokumen elektronik yang diterbitkan sistem elektronik dan dokumen yang dialihmediakan menjadi dokumen elektronik.
  7. Berbagai dokumen itu akan diteliti hingga akhirnya akan tetapkan menjadi kepemilikan pendaftar. Bila sudah disetujui, maka tanah yang sudah ditetapkan haknya harus perlu didaftarkan ke sistem elektronik untuk diterbitkan sertifikat elektroniknya.

Source: cnnindonesia

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: