Berita TerkiniNasional

Sikapi Oknum tidak percaya Radikalisme dan Terorisme, BNPT: Kami Siap Berdiskusi dan Fasilitasi Mereka Kunjungi Lapas Pelaku Terorisme

Jakarta- Akhir-akhir ini wacana pembubaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror kembali dihembuskan.

Bahkan ada pejabat publik dan tokoh masyarakat menganggap keberadaan Densus 88 sudah tidak relevan dan menjadi alat pemecah belah rakyat.

Dan tidak sedikit dari mereka menilai isu terorisme dan radikalisme sudah menjadi komoditas bisnis dan politik.

“Kami, (BNPT) tidak anti kritik, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang” tutur Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwahid

“Justru kami senang jika ada masukan yang bagus untuk evaluasi dan perbaikan ke depan,” lanjut eks Kabagbanops Densus 88 Anti Teror alumni Akpol 1989 itu.

Nurwahid mengatakan bahwa BNPT maupun Densus 88 Anti Teror merupakan lembaga pemerintah yang diberi amanah UU untuk melakukan penanggulangan radikalisme dan terorisme secara holistik.

Penanggulangannya, lanjut Nurwahid, melalui pendekatan soft di hulunya yaitu pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dan pendekatan hard di hilirnya melalui penindakan atau Law enforcement oleh Densus 88 AT sesuai UU Nomor 5 tahun 2018.

“Maka, kalau ada yang mengatakan terorisme sudah tidak relevan lagi, atau hanya menjadi ajang politik, itu salah dan tidak mendasar,” tegas Direkur Pencegahan BNPT itu.

Lebih lanjut Nurwahid menegaskan justru radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama akar masalahnya adalah ideologi keagamaan yang dipahami secara distorsif dan menyimpang.

Potensi radikalisme tetap harus diwasapadai. Hasil survei tahun 2020 menunjukkan bahwa indeks potensi radikalisme di Indonesia masih berkisar 12,2 persen.

Indikatornya, menurut Nurwahid, ditunjukkan dengan pemikiran dan sikap anti Pancasila, pro khilafah, ekslusif, intoleran, anti budaya dan kearifan lokal, dan membenci pemerintah dengan menyebarkan hoaks, adu domba dan fitnah yang dapat memecah belah masyarakat, dan membangun ketidak percayaan masyarakat kepada pemimpin atau pemerintahan yang sah.

Memang hasil survey itu masih menggembirakan karena lebih dari 87,8 persen masyarakat menolak dengan tegas radikalisme dan terorisme.

“Nah, 87,8 persen masyarakat moderat tersebut sedang dan akan kita vaksinasi ideologi supaya imun dan terjaga dari paparan radikalisme dan terorisme. Sedangkan yang12,2 persen potensial radikalisme kita berikan moderasi berbangsa dan beragama melalui strategi kontra radikalisasi, berupa kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda,” tuturnya.

Karena itulah, ia mengajak dan mendorong seluruh elemen bangsa terutama masyarakat moderat untuk aktif membangun narasi-narasi perdamaian, persatuan, toleransi, cinta tanah air dan bangsa untuk membangun harmonisasi bangsa menuju Indonesia yang aman, damai dan maju.

Sementara terhadap mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana maupun mantan narapidana tindak pidana terorisme termasuk keluarganya diberikan program deradikalisasi oleh pemerintah.

Jenderal Polisi ini menyebutkan bahwa semenjak diberlakukannya UU/5/2018 sampai saat ini Densus 88 AT Polri dan BNPT RI sudah berhasil mencegah atau menggagalkan lebih dari 1350 tersangka terorisme yang akan melakukan aksinya dengan melakukan strategi preventive justice atau preventive strike, yaitu ditangkap atau ditindak sebelum melakukan aksi teror kemudian diproses hukum

“Pada intinya, radikalisme dan terorisme masih ada, mengancam dan membahayakan eksistensi Ideologi negara Pancasila maupun integrasi NKRI,” tegas eks Kabagbanops Densus 88 Anti Teror alumni Akpol 1989 itu.

Ketika ditanya apakah akan memfasilitasi kunjungan ke Lapas pelaku terorisme dan radikalisme, Nurwahid sangat mendukung gagasan tersebut.

“Saya dukung dan akan beri fasilitas mengunjungi Lapas pelaku terorisme, tentunya sesuai aturan maupun SOP, supaya kita dapat sama-sama menyaksikan dan berkomunikasi langsung bahwa ini nyata dan tidak rekayasa”, pungkas Nurwahid.*

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: